Rapat Pimpinan Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 yang dihadiri oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. ir. Akris Fattah Yunus, MM, mencerminkan keterlibatan pihak terkait dalam memastikan kesejahteraan dan pengelolaan keuangan yang efektif di tingkat provinsi. Rapat ini dipimpin oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, H. Ma’mun Amir, yang menunjukkan tingginya tingkat tanggung jawab dan perhatian pemerintah provinsi terhadap pelaksanaan APBD.
Rapat dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, antara lain Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Sekdaprov), dan Kepala Biro Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Tengah. Kehadiran seluruh kepala perangkat daerah lingkup provinsi menunjukkan keterlibatan lintas sektor dalam evaluasi dan pengawasan APBD. Rapat dilaksanakan di ruang polibu kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Pemilihan lokasi yang representatif seperti kantor gubernur menandakan tingginya tingkat formalitas dan kepentingan dalam rapat tersebut.
Fokus utama rapat adalah membahas realisasi keuangan dan efisiensi serta pengendalian APBD Sulawesi Tengah tahun 2023. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa dana publik digunakan dengan tepat dan sesuai dengan kebijakan dan prioritas yang telah ditetapkan. Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana realisasi APBD Provinsi Sulawesi Tengah telah berjalan, termasuk aspek keuangan, efektivitas program, dan pengendalian anggaran. Hal ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran publik. Kehadiran Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa pengawasan terhadap penggunaan dana publik tidak hanya terbatas pada sektor keuangan, tetapi juga melibatkan aspek penanggulangan bencana, menunjukkan kesadaran terhadap keterkaitan antara keuangan dan pemulihan pasca-bencana. Partisipasi aktif dalam rapat semacam ini mencerminkan komitmen pemerintah provinsi untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik serta untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
0 Komentar