Palu, 02 Junli 2026 - Dalam rangka memperkuat koordinasi penanganan bencana gempa bumi, BPBD Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Tahun 2026 yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Sigi, Wakil Bupati Parigi Moutong, Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, BPBD kabupaten/Kota terdampak, serta instansi terkait lainnya.
Dalam arahannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa penanganan korban bencana gempa bumi harus terus berjalan meskipun status penanganan telah memasuki masa transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan.
"Penanganan korban bencana ini harus terus berjalan apa pun statusnya. Jaminan kehidupan masyarakat terdampak harus tetap kita pastikan sampai mereka benar-benar pulih," tegas Gubernur.
Gubernur menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah, termasuk BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, agar memprioritaskan pembangunan hunian sementara (huntara) semi permanen yang layak bagi masyarakat terdampak. Penggunaan tenda darurat, menurutnya, tidak boleh menjadi solusi jangka panjang, terutama bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat akibat gempa bumi.
Melalui koordinasi yang difasilitasi BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, seluruh pemangku kepentingan menyepakati langkah-langkah strategis dalam penanganan darurat dan transisi menuju pemulihan. BPBD Provinsi Sulawesi Tengah juga terus mengoordinasikan pendataan kerusakan, distribusi bantuan logistik, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, serta percepatan pembangunan hunian sementara bersama BPBD kabupaten/kota, TNI, Polri, Basarnas, kementerian/lembaga, organisasi kemanusiaan, dan para relawan.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), gempa bumi mengakibatkan 4.210 unit rumah mengalami kerusakan, terdiri atas 4.012 unit di Kabupaten Sigi, 92 unit di Kabupaten Parigi Moutong, 88 unit di Kota Palu, dan 18 unit di Kabupaten Poso. Dari jumlah tersebut, 266 unit rumah mengalami rusak berat dan menjadi prioritas dalam pembangunan hunian sementara.
Sementara itu, Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae, menyampaikan bahwa Kabupaten Sigi telah memasuki masa transisi pemulihan. Pemerintah Kabupaten Sigi terus melanjutkan berbagai pekerjaan yang belum terselesaikan pada masa tanggap darurat, termasuk mempercepat pembangunan hunian sementara bagi pemilik 266 rumah rusak berat, serta memulihkan akses jalan menuju Lembah Tongoa dan memperbaiki jaringan distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak.
Melalui rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah dan dikoordinasikan oleh BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, diharapkan seluruh proses penanganan dan pemulihan pascagempa bumi dapat berjalan secara cepat, terpadu, efektif, dan berkelanjutan hingga masyarakat terdampak dapat kembali menjalankan aktivitasnya dengan aman dan produktif.
